Tag: UU Pemilu

MANGUPURA, NusaBali - Saksi untuk pasangan calon (Paslon) 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Badung yang digelar di Hotel Aston Denpasar, 2-3 Maret 2024. Penolakan tersebut diwarnai dengan penyampaian sejumlah keberatan.

Munas Partai Golkar akan digelar di Jakarta, 4-6 Desember 2019.

Ditulis dalam Buku Setebal 800 Halaman

Setelah menjalani sidang perdana judicial review (JR) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Selasa (5/9) lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjalani sidang. 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjalani sidang perdana judicial review (JR) UU Pemilu No.7 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pada 21 Agustus lalu melalui Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) mengajukan permohonan judicial review.

DPR dan KPU membahas peraturan KPU (PKPU) soal Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang pasca diundangkannya UU Pemilu yang baru.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pemilu resmi berlaku.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan judicial review UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani menindak tegas calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden yang menyebar ujaran kebencian saat kampanye. 

Undang-undang (UU) Pemilu mensyaratkan calon presiden harus didukung sedikitnya 20 persen kursi parpol yang ada di DPR saat ini. Alhasil, Raja Dangdut Rhoma Irama tidak bisa nyapres lewat partainya, Partai Islam Damai Aman (Idaman). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menepis alasan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold salah logika. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membantah pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto yang mengatakan bahwa pemerintah tidak jujur atas berlakunya aturan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

Partai Amanat Nasional (PAN) memilih walk out (WO) saat paripurna UU Pemilu pada Kamis (20/7) lalu.

Pemerintah tak berkenan mengalah terkait presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) pada pembahasan revisi UU Pemilu dan mengancam menarik diri dari pembahasan. 

Dalam UU Politik dan UU Pemilu proporsional terbuka–terbatas harus diberlakukan. Dan politisi perempuan jangan ditabukan diberi nomor urut 1 dalam pencalonan.